+ -

Pages

Wednesday, April 24, 2013

UN 2013, Refleksi Kegagalan Kepercayaan Mental

Pernahkah ada yang mendengar bahwa, selain di Indonesia, ada negara asia lainnya yang mengadakan ujian sekolah berskala nasional?
Sekitar tahun 1950an, atau 43 tahun yang lalu, Jepang sebetulnya telah mengadakan ujian sekolah bertaraf nasional. Tapi ternyata setelah itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan ujian nasional tersebut. Alasannya adalah karena Jepang pada saat itu sangat percaya sepenuhnya dengan mutu pendidikan di sekolah seluruh Jepang.

Tahun 2012, Pemerintah Jepang rupanya memutuskan untuk kembali menata sistem pendidikan di negaranya. Di tahun ini, Pemerintah memutuskan untuk kembali menggelar Ujian Nasional bagi siswa-siswi kelas 6 dan kelas 9.

Pertanyaanna jadi menarik, di tengah pendapat orang Indonesia, bahwa Ujian Nasional pantas untuk ditiadakan, karena satu dan lain hal, maka justru Pemerintah Jepang mengambil kebijakan untuk kembali mengadakan Ujian Nasional. Apakah Pemerintah Jepang sedang melakukan langkah mundur dalam kaitannya dengan dunia pendidikan? atau justru Indonesia telah melangkah sangat jauh?

Seperti biasa, dalam tulisan saya, setelah memberikan gambaran, saya mau mengutarakan tujuan tulisan saya, di tulisan ini saya bermaksud untuk sedikit saja mengulas perlu tidaknya UN di Indonesia? Kenapa Pemerintah Jepang mengambil kebijakan mengadakan Ujian Nasional kembali? dan seperti apa refleksi dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini?

Saya tidak akan begitu dalam menungulasnya, karena keterbatasan wawasan saya juga, tapi cukuplah bagi saya untuk sekedar berbagi pendapat saya.

Kenapa Pemerintah Jepang mengambil kebijakan mengadakan Ujian Nasional?
Keputusan ini sebetulnya cukup menuai protes di kalangan siswa-siswi, mungkin karena sudah cukup nyaman ya 43 tahun tanpa Ujian Nasional. Dari sumber yang saya dapatkan, Pemerintah Jepang beralasan bahwa Ujian Nasional yang mulai di selenggarakan tahun 2012 itu dimaksudkan untuk menjaga mutu pendidikan. Dengan sistem Ujian Nasional yang baik, sebenarnya pemerintah dapat melihat progres dan mutu pendidikan sebagai acuan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan di negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia?
Andai pertanyaan ini saya sampaikan di depan para murid, saya pikir semua punya jawaban yang sama...:D
Kenapa demikian? Takutkah mereka? sesederhanakah masalahnya seperti itu?
Saya berpikir rasa takut itu hasil dari komplikasi buruknya mental, moral yang tidak terjaga, dan pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan. Jika Ujian Nasional merujuk pada suatu indikator dan katalis setiap tahunnya, maka saya percaya bahwa ujian nasional tidak perlu di adakan di Indonesia. Sistem yang masih amburadul, buruknya kesetaraan fasilitas di berbagai daerah, sumber daya pengajar yang memiliki perbedaan kemampuan di berbagai tempat adalah alasan mengapa statistik ujian nasional menjadi tidaklah bernilai, karena standar masing-masing daerah sangatlah berbeda. Berikutnya adalah stigma buruk dari penyelenggaraa ujian nasional, murid menjadi lebih cenderung negatif dalam menghadapi momen tersebut. Bagaimana tidak, jika saja dalam 3 tahun itu murid dinyatakan lulus berdasarkan hitungan hari, lalu apa substansi proses belajar mengajar selama 3 tahun? Apakah tawuran pelajar belakangan ini menjadi indikasi bahwa siswa sekolah sudah fasih betul bagaimana harus lulus hanya dengan waktu 3 hari? karena bagaimanapun sikap murid saat 3 tahun tersebut, sama sekali tidak menjadi indikator dan ukuran kelulusan seseorang! 
Selain itu, saya lebih prihatin lagi ketika tahu bahwa soal Ujian Nasional ada 20 paket? Apa artinya?
Jika saya boleh menilai, Ujian Nasional 20 paket merupakan cermin bahwa pemerintah sudah tidak mampu menaruh kepercayaan kepada murid untuk bisa bersikap jujur dalam mengerjakan soal ujian. Takut mencontek, soal bocor dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan besar adalah kenapa murid yang notabene di dewasakan oleh bangku sekolah justru berkembang buruk. Lantas kenapa yang semestinya tanggung jawab pemerintah untuk membentuk mental dan moral, malah seolah-olah mengaransi solusi di tempat yang salah. Saya ingin bilang bahwa, substansi masalah ini ada pada degradasi moral dan mental, dan penawarnya bukan  memberikan treatment baru(UN 20 Paket) yang jelas-jelas tidak mengarah pada inti masalah. hufffp..

Pada akhirnya, jika berbicara substansi masalah ini, tidak bisa diselesaikan dengan parsial. Jika masalah ada pada mental dan moral, maka pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun kembali mental dan moral tersebut.

5 Samudera: UN 2013, Refleksi Kegagalan Kepercayaan Mental Pernahkah ada yang mendengar bahwa, selain di Indonesia, ada negara asia lainnya yang mengadakan ujian sekolah berskala nasional? Sekitar ta...
< >